TELISIK | STABAT – Persoalan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah (Kasek) SD dan SMP se-Kabupaten Langkat, kian meruncing. Baik Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) dan panitia penyelenggara diduga menjual nama Pelaksana tugas (Plt) Bupati Langkat H Syah Affandin SH. Pasalnya, dia sama sekali tak mengetahui tentang hal tersebut.
“Gak tau saya soal bimtek itu. Kapan dan di mana bimtek itu dilaksanakan. Jangan mereka (Dinas P dan P serta panita) menjual nama saya. Persolan ini nanti biar saya teruskan ke yang bersangkutan, biar mereka yang jawab,” tegas Syah Affandin dengan nada geram via panggilan selulernya, Senin (20/6) sore.
Dalam undangan dari panitia (LKIPD) yang diterima para kasek untuk mengikuti bimtek, dengan jelas tertera bahwa tembusan surat tersebut mengarah kepada Bupati Langkat. Namun di sisi lain, dengan tegas orang nomor satu di Negeri Bertuah itu membantahnya.
Sebelumnya, Kasek SD dan SMP se-Kabupaten Langkat mengeluh. Mereka mengaku dipaksa mengikuti bimtek di Haritage Resort Bukit Lawang mulai 6 Juni – 13 Juni 2022. Biayanya pun relatif besar. Mereka harus merogoh kocek Rp1,4 juta untuk mengikuti kegitan itu.
Menurut nara sumber, mereka diharuskan mengikuti Bimtek tersebut dengan dana pribadi. Dinas P dan P Kabupaten Langkat pun terkesan acuh. Para kasek tak boleh menggunakan dana bantuan oprasional sekolah (BOS). Dilema, mereka harus memutar otak untuk mengikuti ‘selera’ dinas.
“Dana BOS kan gak boleh digunakan untuk hal seperti itu. Orang dinas menyampaikan, kami harus pintar – pintar mencari dana untuk ikut bimtek itu. Gak mungkin juga kan kami pake uang pribadi. Saolnya, nilainya cukup besar menurut kami,” terang sumber sembari meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (20/6) siang.
Selain itu, nara sumber mengaku, bimtek yang diikuti terkesan tak ada manfaatnya bagi mereka. Terlebih bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Langkat. Begitu juga dengan bimtek sebelumnya, hanya terkesan menghambur – hamburkan uang.
“Gak ada manfaat yang kami ambil dari bimtek itu. Kami justru merasa terbebani dengan uang yang harus kami keluarkan. Mau gak mau, tepaksa uang dari dana BOS yang kami ambil. Kan kasihan sekolah yang jumlah muridnya minim. Mereka harus mengelola dana BOS dengan baik dan benar, tapi selalu ada aja kutipan dari dinas,” ketus sumber kesal.
Para kasek berharap, agar Dinas P dan P Kabupaten Langkat tidak lagi melakukan kegiatan yang membebani mereka. “Selain bimtek yang dipaksakan, kami juga harus membayar uang ‘arisan’ dan harus membeli spanduk dari dinas yang nilainya di luar nalar,” tandas sumber.
Hingga berita ini terbit, Kadis P dan P Kabupaten Langkat Dr H Saiful Abdi SH SE MPd belum memberikan keterangan. Begitu juga Kabid SD Dinas P dan P Kabupaten Langkat Sinarta Sitepu, enggan membalas pesan singkat yang dikirim ke ponselnya.
Begitu juga, salah seorang Panitia Bimtek LKIPD berinisial TS enggan memberikan keterangan terkait kegiatan yang mereka laksanakan. Dengan materi kegiatan ‘Strategi Menghadapi Pemeriksaan BPK terhadap Dana BOS’, terkesan adanya dugaan korupsi pengelolaan dan BOS di lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Langkat. (Ahmad)
