Investigasi: Yong Ganas
TELISIK.NET – Langkat
Proyek pengadaan Smart Board senilai hampir Rp 50 miliar terus menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Syahrial Sulung, Direktur Lembaga Studi Pengadaan Indonesia (LSPI) sekaligus aktivis pendidikan Kabupaten Langkat, menyoroti adanya indikasi campur tangan penguasa dalam proyek ini.
“Ya, sejak awal kesannya memang dipaksakan, dan kami mencurigai proyek ini dibidani langsung oleh penguasa,” ungkap Syahrial saat ditemui di Stabat.
Ia menilai, pengajuan anggaran hingga tahap pembelian perangkat ini dilakukan secara terburu-buru, tanpa kajian yang matang dan transparan.
Kejar Tayang dan Kepentingan Politik?
Menurut Syahrial, proyek ini terkesan seperti kejar tayang menjelang Pilkada Langkat 2024.
“Kami melihat ada indikasi bahwa ini bukan sekadar pengadaan untuk pendidikan, melainkan ada muatan politik di dalamnya.
Seharusnya, proyek sebesar ini melibatkan kajian komprehensif dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan,” tambahnya.
Minim Kajian dan Perencanaan
Pengadaan Smart Board ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat banyak sekolah di Langkat yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti meja, kursi, dan ruang kelas layak.
Syahrial menyayangkan ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan sektor pendidikan.
“Apa urgensinya membeli Smart Board ketika kondisi sekolah masih memprihatinkan?” tegasnya.
Desakan Transparansi
LSPI dan berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk membuka secara transparan proses tender dan pihak-pihak yang terlibat.
Syahrial juga menekankan pentingnya audit independen terhadap proyek ini.
Menunggu Klarifikasi Dinas Pendidikan
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Langkat belum memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut.
Proyek Smart Board yang semula dianggap sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan kini berbalik menjadi sorotan serius terkait dugaan penyimpangan dan kepentingan tertentu.
(Bersambung ke Bagian 3: Mengungkap Peran Penguasa dan Transparansi Tender Proyek Smart Board)
