TELISIK | P SUSU – Puluhan mahasiswa, aktivis pecinta lingkungan hidup, Yayasan Srikandi Lestari serta tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menggelar kampanye di perairan seputar PLTU Pangkalan Susu, Sabtu (31/7) siang. Mereka mendesak, agar perusahaan penyedia listrik itu segera merehabilitasi lingkungan yang sudah rusak.
Mereka bergerak dari Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat menuju anak usaha dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu lewat jalur air. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dan berdialog dengan nelayan di sana.
“Sekarang dah sulit nyari hasil yang memadai di lokasi ini. Kawasan mangrove yang menjadi habitat udang, ikan dan kepiting di kawasan ini sudah rusak. Saya berharap, agar mangrove di sini bisa segera dipulihkan kembali,” keluh nelayan tradisional yang mengaku bernama Ismail asal Desa Tanjung Pasir itu.
Rehabilitasi Kawasan Mangrove
Tepat di belakang perusahaan pembangkit listrik tersebut, mereka membentangkan spanduk berisi nada protes kepada pemerintah, untuk melepaskan ketergantungan penggunaan energi kotor batubara, mempercepat pengembangan energi terbarukan dan merehabilitasi kawasan mangrove di pesisir Teluk Aru.
Tak hanya itu, para pemuda yang peduli dengan lingkungan hidup tersebut, juga menuntut agar PLTU mengganti kerugian nelayan tangkap tradisional di wilayah Pangkalan Susu dan memberikan perobatan serta perawatan kesehatan pada warga di sana secara gratis.
Kemudian, mereka juga meninjau langsung proses bongkar muat batubara di laut lepas. Di sana, mereka melihat batubara berceceran ke laut, saat berlangsungnya proses loading dari kapal induk ke tongkang pengangkut batubara.
Laut Tercemar
Di seputaran Desa Pulau Sembilan, pengusaha keramba ikan kerapu terpaksa gulung tikar. Limbah batubara yang mencemari laut sangat berdampak bagi nelayan di sana. Hasil tangkapan ikan menurun. Tongkang pengangkut batubara yang berlabuh di sekitar desa yang berdekatan dengan Jetty Conveyor PLTU itu pun mengganggu aktifitas nelayan.
Lagi-lagi, batubara yang beterbangan di sekitar Jetty Conveyor itu juga jatuh ke permukaan air laut. Akibatnya, pencemaran lingkungan pun tak terelakkan. Lambat tapi pasti, ekosistem biota laut dikhawatirkan akan segera punah.
Gagal Panen
Dari segi pertanian, dampaknya juga tak kalah menghawatirkan. Sawah tadah hujan gagal. Hama ‘cekek leher’ mengakibatkan batang padi kering dan mati. Hal itu membuat petani yang didominasi kaum perempuan berkurang penghasilannya. “Dahulu, petani mempunyai penghasilan 2 ton dari 10 rante lahan padi di sini,” kata Ijah, warga Desa Sei Siur.
“Sekarang, petani hanya mampu panen 2-5 goni (senilai Rp.400 ribu) dengan luas lahan yang sama. Tanaman buah pisang juga terkena virus. Kondisi air hujan menjadi hitam dan tidak bisa dipergunakan lagi untuk mandi ataupun air minum. Atap seng rumah kami juga menjadi cepat rusak,” tandas Ijah.
ISPA dan Penyakit Kulit
Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan, PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun. Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari pertambangan batu bara tidak diperhitungkan, yang pada akhirnya harus ditanggung rakyat. Biaya kesehatan dari PLTU Batubara misalnya, mencapai Rp351 triliun untuk setiap tahun.
Sementara, berdasarkan data yang dihimpun Yayasan Srikandi Lestari dari Puskesmas Beras Basah pada tahun 2019 semester II, sebanyak 1.073 masyarakat Pangkalan Susu menderita Infeksi Akut Lain pada saluran pernafasan bagian atas dan sebanyak 1.090 menderita penyakit kulit.
“Masyarakat di sekitar Desa Sei Siur mengalami gatal-gatal pada kulitnya. Banyak juga anak di sana yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang merupakan imbas dari abu terbang (fly ash) batubara. Penggunaan energi kotor batubara harus segera dihentikan,” kata Direktur Yayasan Srikandi Lestari Sumiati Surbakti SE.
Mencari Solusi
Ketua FKPPI Kecamatan Pangkalan Susu Ismail melalui Sekjennya Anuar Hamdani Nasution mengatakan, bahwa yang paling merasakan dampak dari hadirnya PLTU batubara adalah nelayan di Pulau Sembilan. Penghasilan mereka turun drastis hingga 70 persen.
Untuk di Desa Sei Siur, kata Anuar, warga di sana sangat merasakan dampak dari polusi udara. Sesak nafas, batuk dan kulit gatal-gatal sudah menjadi hal kerap terjadi di sana. Air hujan yang turun kadang menjadi hitam, karena bercampur abu batubara.
“Perusahaan (PLTU P Susu) harus segera mencari solusi terkait persoalan ini. Ini persoalan serius. Mereka harus turun untuk mendengar keluhan warga di bawah. Jangan cuma dengar dari pihak desa atau kecamatan aja,” tandas pria paruh baya itu.
Terpisah, Humas PLTU P Susu Syawal saat dikonfirmasi awak media terkait persoalan tersebut, Minggu (1/8) malam, mengatakan akan konfirmasi ke manajemen perusahaan. “Saya akan konfirmasi dahulu. Mohon ditunggu tanggapan dari kami,” kata Syawal via pesan WhatsAppnya. (Ahmad)
