TELISIK | STABAT – Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Langkat akan segera digelar. Dikabarkan, pesta demokrasi yang sudah diambang pintu itu pun, tak luput dari intervensi dari berbagai pihak. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan, hingga oknum dari wakil rakyat disebut – sebut ikut ‘nimbrung’ dalam pilkades mendatang.
Hal itu pun menuai kritikan dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Ricky Anthony. Dia mengatakan, ada beberapa laporan dari masyarakat tentang ‘campur tangan’ ASN dan anggota DPRD Langkat. Ada yang berperan untuk menggagalkan bakal calon (balon) kades tertentu, ada juga yang hadir untuk memenangkannya.
“Kita mendengar adanya campur tangan pejabat, baik dari politik maupun pejabat dari ASN. Saya rasa, aturannya kan sudah jelas. Bahwa ASN, TNI – Polri tidak boleh ikut – ikut politik. Jika masih ada yang coba – coba, agar segera sadar dan kembali ke jalurnya,” tegas legislator dari Dapil Sumut 12 itu, Rabu (27/4) sore.
Bahkan dia menrima laporan, bahawa ada oknum camat yang mengatakan salah seorang calon kades wajib kalah. Hal itu jelas – jelas tidak dibenarkan. Begitu juga dengan pejabat politik (politisi), jika tidak berpolitik adalah hal yang aneh. Tapi jangan menggunakan jabatannya untuk menjegal calon kades tertentu.
Melakukan tekanan dengan jabatan yang melekat, sangatlah tidak dibenarkan. Panitia pilkades juga diingatkan, saat seseorang digugurkan, haruslah dengan dasar yang jelas. Kalau digugurkan tidak dengan dasar yang jelas, maka akan menjadi bomerang bagi panitia.
“Saran saya, panitia jangan takut dengan tekanan – tekanan dari berbagai pihak. Karena, jika menggugurkan seseorang tanpa dasar yang jelas, maka akan berdampak kepada panitia. Kalau memang calonnya bagus, ya kita dukung. Silahkan bertanding di pemilihan tersebut dan masyarakat yang menentukan,” lanjut Dewan Pertimbangan Partai NasDem Langkat itu.
Jadi, kata Ricky, jangan sampai ada penjegalan atau pemotongan di tengah jalan. Dengan pilkades yang sportif, akan menghasilkan pemimpin – pemimpin di tingkat desa yang baik. Dari laporan yang diterimanya, Ricky sudah melakukan kordinasi dengan DPRD Langkat untuk mengingatkan oknum yang mengintervensi pilkades.
“Kalau memang ada indikasi seorang calon gugur tanpa dasar yang jelas, maka akan kita pertanyakan. Kita akan menempuh jalur hukum maupun secara administrasi. Kita sudah menyiapkan jalurnya. Karena, ini merupakan suara dari masyarakat Langkat dan saya siap untuk menjembataninya,” tegas Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Langkat itu.
Tak hanya itu, Ricky mengatakan, ada laporan yang masuk ke timnya, bahwa ada beberapa calon kades yang dimintai sejumlah uang oleh oknum tertentu. Jika terbukti, hal itu justru sudah masuk ke ranah pidana. Legislator muda itu berjanji, akan terus melakukan pengawalan dalam proses pilkades tersebut.
“Bila ada laporan yang menyimpang, mari bersama kita tindak. Karena sebagai wakil rakyat, kita bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan kepada dinas terkait. Besar harapan saya kepada semua instansi yang terlibat dalam pilkades ini, untuk benar – benar lurus. Biarkan masyarakat yang menentukan orang yang layak untuk memimpin desanya,” tandas Ketua Pertimbangan Garda Pemuda NasDem Kabupaten Langkat itu. (Yong/Ahmad)
