TELISIK.NET – LANGKAT
Menjelang Pilkada Kabupaten Langkat 2024, dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Langkat semakin mencuat.
Beberapa Camat, Kepala Desa, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diduga secara aktif mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
Informasi dari berbagai sumber terpercaya TELISIK.NET menyebutkan bahwa kepala OPD tertentu memanfaatkan program pelayanan publik untuk menyisipkan ajakan mendukung pasangan yang sebelumnya menjabat.
ASN, termasuk Camat, Lurah, dan Kepala Desa, diduga diarahkan untuk merebut kembali kekuasaan pasangan tersebut melalui kampanye terselubung yang masif.
Salah satu fokus perhatian adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan & Ketapang), yang dilaporkan telah menginstruksikan Koordinator BPP di seluruh kecamatan untuk menggalang dukungan bagi paslon tersebut.
Selain itu, kelompok tani dan nelayan yang bernaung di bawah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) disebut akan dikoordinasikan untuk mendukung pencalonan pasangan ini.
Isu ini semakin panas setelah tersiar kabar bahwa pada 26 September 2024, Calon Bupati dimaksud menggelar rapat rahasia dengan sejumlah Kepala OPD untuk membahas janji-janji politik terkait posisi dan jabatan jika dirinya terpilih kembali.
Kepala Dinas Pertanian & Ketapang, Hendrik Tarigan, dituduh berperan dalam memastikan dukungan kelompok tani dan nelayan bagi pasangan itu.
Saat dikonfirmasi Wartawan terkait tuduhan tersebut, Hendrik Tarigan membantah tegas, namun ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait seruan netralitas ASN.
“Sudah kukonfirmasi, hoax itu,” jawabnya singkat melalui WhatsApp . Namun ketika ditanya soal sikap netralitas ASN, Hendrik hanya mengatakan, “No comment.”
Sikap diam juga ditunjukkan oleh Camat Bahorok, Robby Deritawan Sitepu, dan Sekretaris Daerah Pemkab Langkat, H. Amril SSos, yang keduanya memilih bungkam saat ditanya soal keterlibatan ASN dalam dukungan politik.
Netralitas ASN dalam Pilkada menjadi isu yang sangat krusial, dan keengganan sejumlah pejabat untuk berbicara terang-terangan hanya memperkuat kecurigaan publik akan adanya praktik curang yang dilakukan secara sistematis.
Pilkada Langkat kini tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga ujian integritas bagi para pejabat daerah.(Red).
