• Nasional
  • Sweeping Serikat Untuk Bisa Demo Buruh Melanggar Hukum Pidana

Sweeping Serikat Untuk Bisa Demo Buruh Melanggar Hukum Pidana

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

TELISIK | JAKARTA – Said iqbal, dalam berbagai kesempatan mengancam pemerintah dengan menyatakan puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 60 federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI, pada 28-30 November 2021.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi unjuk rasa ini untuk menolak kenaikkan upah minimum tahun 2022 versi pemerintah.

“Sebelum mogok kerja besar-besaran akan ada aksi di Istana Negara, Kementerian.

Ketenagakerjaan, dan DPR RI, itu namanya unjuk rasa nasional. Yaitu tanggal 28, 29, 30 November ini, akan ada unjuk rasa besar-besaran puluhan ribu. Saya enggak tahu apa bisa sampai ratusan ribu,” Jumat (19/11) siang.

Baca Juga  Lakukan Penganiayaan di Lapas, Napi Kasus Pembunuhan Dipindahkan ke Nusa Kambangan

Namun sebenarnya ada realita lain di balik adanya demo buruh yang di gembor gemborkan tersebut. Yaitu tata cara dalam mengumpulkan para buruh di dalam berdemo adalah dengan cara cara mensweeping , ada juga dengan pengrusakan dan kekerasan.

Dalam video video viral yang beredar di masyarakat, antaranya kejadian video di Majalengka, banten.

Hal ini membantah bahwa seolah olah semua buruh memang ingin melakukan demonstrasi, yang terlihat justru demo bisa terjadi karena adanya sweeping di pabrik pabrik dengan ancaman pengrusakan.

Baca Juga  Ketua DPP PBB Drs Ali Amran Tanjung SH MHum: Harap Tenang, Hanya Orang Cerdas yang Bisa Bedakan Yusril Sebagai Advokat dan Ketum Partai

Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad, kepada wartawan (25/11/2021) mengatakan bahwa “Penjemputan buruh tanpa di ijinkan, termasuk pidana. Delik pidana yang bisa dikenakan antaranya pasal 355 kUHP yakni Pemaksaan kepada orang lain”

Lebih lanjut Suparji Ahmad mengatakan bahwa Perusahaan bisa melaporkan kepada polisi siapa saja pelakunya dan siapa saja yang terlibat. Termasuk para pimpinan serikatnya juga bisa dimintai keterangan.

Bahkan Kalau sampai ada perusakan terhadap kawasan usaha tersebut maka bisa dikenakan pasal 170 KUHP.

Baca Juga  Polri Awasi Aktivitas Penjualan Obat Antibiotik Pandemi Covid-19

Di sisi lain, menurut Suparji ahmad “Polisi sebenarnya memiliki kewajiban untuk mencegah aksi sweeping ini. Berserikat. Berkumpul di perbolehkan dalam hukum. Termasuk Melakukan demonstrasi dan menyampaikan pendapat namun yang tidak diperbolehkan adalah cara melakukan sweeping dan pemaksaan terhadap yang sedang bekerja dan memasuki kawasan paksaan.

Serikat buruh juga tidak boleh memaksa jumlah karyawan yang bisa di berangkatkan,” tandasnya. (AVID)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BeritaTerkait

POPULER

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

Alamat Redaksi :

The Stabat Pavilion – Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Suamtera Utara – 20815
Telp: 0811-6583-303

┬ęTelisik.net | Situs Berita Online | PT Metro Langkat Binjai

error: Dilarang Copy Paste !!