• Nasional
  • Peringati HDKD, Kemenkumham Gelar Semnas Dukung PEN, Wapres Ma’ruf Amin Jadi Pembicara

Peringati HDKD, Kemenkumham Gelar Semnas Dukung PEN, Wapres Ma’ruf Amin Jadi Pembicara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

TELISIK | BATUBARA – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” Selasa (12/10) siang.

Seminar tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 yang dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube.

Dalam Acara itu turut mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah
momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator.

Baca Juga  Tindaklanjuti Surat Parlemen Swedia dan Australia, Kemenkumham Sumut Gelar Rapat di Lapas Tanjung Pura

“Baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM,” katanya.

Dikatakannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan
mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital.

Tak hanya itu, seminar ini juga berguna mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness)
melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam
penyederhanaan proses perizinan.

“Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan
menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi
menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor,” jelasnya.

Baca Juga  Penggunaan Dana Alokasi Khusus Masa Pandemi Harus Akuntabel

Lebih lanjut Yasona menuturkan, dalam seminar ini pula guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk
memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Perlu diketahui, pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker.

Beliau menyampaikan,
bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi
menyebabkan kerugian negara yang lebih besar,” pungkas Ma’ruf Amin.

Baca Juga  Akan Lancarkan Demo, Sahabat Airlangga Desak KPK Tangkap Harun Masiku dan Madam

Tidak hanya itu, beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa
dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundangundangan.

Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Dalam pantauan, berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku
ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi Nasional. (Rahim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BeritaTerkait

POPULER

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

Alamat Redaksi :

The Stabat Pavilion – Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Suamtera Utara – 20815
Telp: 0811-6583-303

©Telisik.net | Situs Berita Online | PT Metro Langkat Binjai

error: Dilarang Copy Paste !!