• Nasional
  • Ketua DPP PBB Drs Ali Amran Tanjung SH MHum: Harap Tenang, Hanya Orang Cerdas yang Bisa Bedakan Yusril Sebagai Advokat dan Ketum Partai

Ketua DPP PBB Drs Ali Amran Tanjung SH MHum: Harap Tenang, Hanya Orang Cerdas yang Bisa Bedakan Yusril Sebagai Advokat dan Ketum Partai

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

TELISIK | MEDAN – Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Drs Ali Amran Tanjung SH MHum mengimbau seluruh kader PBB, simpatisan dan semua pihak yang bersimpati terhadap sang advokat senior Prof Yusril Ihza Mahendra (YIM) untuk bersikap tenang dalam menghadapi serangan politik yang dilancarkan oknum Pengurus DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait Judicial Review Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat (PD) yang diajukan Prof YIM ke Mahkamah Agung (MA) atas penunjukan 4 orang anggota Partai Demokrat melalui Firma Hukum miliknya.

“Walaupun serangan yang dihadapi YIM sudah mengembang sampai mengungkit dukungan PD kepada anak YIM yang menjadi peserta Pilkada Belitung Timur tahun 2020, namun kita harus tetap tenang. Tidak perlu membalas dengan mengungkit bagaimana jasa politik PBB terhadap SBY sebagai Capres pada Pemilu 2004. Masyarakat sudah tahu bahwa PBB merupakan satu-satunya partai Islam yang mendukung SBY pada masa itu, dan tanpa jasa YIM serta PBB mungkin tidak pernah tertulis dalam sejarah Republik Indonesia ada yang namanya SBY sebagai Presiren RI,” sebut Ali Amran di kantornya di Medan, Rabu (29/9).

Baca Juga  Panglima Kosekhanudnas III Ikuti Rapat Yang Dipimpin Wapres

Menurut kandidat Doktor ilmu Komunikasi Islam Pascasarjana UINSU Medan ini, hanya orang-orang yang cerdas atau berakal sehat yang bisa membedakan YIM sebagai advokat senior dan YIM sebagai Ketua Umum PBB.

“Siapa pun tahu YIM seorang advokat dan tetap punya hak menerima Kuasa Hukum dari siapa pun calon kliennya, walaupun YIM seorang ketua umum partai. Jika seorang ketua umum partai tidak boleh lagi menjalankan profesinya, ya diterbitkan dulu peraturannya, baru boleh dilarang, dikritik atau digugat” terang Ali Amran.

Jika satu orang atau sejumlah orang yang berasal dari partai politik mengajukan bantuan hukum kepada YIM sah-sah saja dan sangat logis.

“Karena YIM seorang advokat senior dan dosen Ilmu hukum, yang memang Ketua Umum PBB, mantan Menteri Hukum dan HAM, yang diketahui publik memiliki kecerdasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Tata Negara dan politik, dan beliau selama ini mempunyai ide-ide cemerlang dalam membenahi penerapan hukum di negara ini,’ imbuhnya.

Baca Juga  Lakukan Penganiayaan di Lapas, Napi Kasus Pembunuhan Dipindahkan ke Nusa Kambangan

Artinya, lanjut Ali Amran, profesi yang sedang dijalankan YIM sebagai advokat harus dihormati semua pihak, karena belum ada peraturan yang melarangnya menjalankan profesi advokat.

“Jika pihak yang digugat ingin melakukan langkah-langkah pembelaan, sebaiknya tidak dengan langkah politik yang terkesan memojokkan di ranah publik. Melainkan langkah hukum yang dilakukan dalam sebuah koridor yang baik, dan boleh dipublikasi dalam rangka pencerahan kepada masyarakat.

“Saya menginginkan, semua pihak tidak boleh kehilangan subtansi masalah dan momentum. Judicial Review AD dan ART partai yang dilakukan YIM sesungguhnya adalah sebuah kecerdasan untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa ini tentang pentingnya sebuah reformasi peraturan partai,” ungkapnya.

Serangan Politik

Terkait serangan yang dilakukan kubu AHY, menurut Ali Amran hanyalah sebuah serangan politik yang biasa-biasa saja.

Baca Juga  Polri Awasi Aktivitas Penjualan Obat Antibiotik Pandemi Covid-19

“Kita sikapi saja dengan santun. Jangan sampai kita ikut latah, agar kita tidak terjebak dalam sebuah situasi perdebatan politik ungkit mengungkit jasa, yang cenderung menyebabkan masyarakat menjadi tidak lagi simpati dengan kedua belah pihak yang berdebat. Pengamatan saya, ada pihak yang mencoba menggiring kedua belah pihak, kita dan PD kubu AHY dalam sebuah perdebatan jasa politik. Ini yang mesti diwaspadai,” imbuh Ali Amran.

Diinformasikannya, YIM sudah mengklarifikasi tentang pengungkitan bantuan Partai Demokrat kepada Yuri Kemal Fadlulah ketika mengikuti Pilkada Belitung Timur tahun 2020.

“YIM juga sudah menjelaskan bahwa judicial review AD dan ART PD ke MA tidak ada hubungannya dengan Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Permohonan yang diajukan YIM hanya pengujian formal dan material terhadap AD dan ART PD tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham pada 18 Mai 2020,” tegas Ali Amran. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BeritaTerkait

POPULER

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google

Alamat Redaksi :

The Stabat Pavilion – Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Suamtera Utara – 20815
Telp: 0811-6583-303

┬ęTelisik.net | Situs Berita Online | PT Metro Langkat Binjai

error: Dilarang Copy Paste !!