TELISIK | MEDAN – Pasca isu miring ‘kerangkeng’ milik Bupati Langkat Non Aktif Terbit Rencana PA (TRP) Wakil Ketua Komnas HAM Choirul Anam menerangkan perkembangan penyelidikan mereka, Sabtu (29/1) sore.
“Setelah kami ke lokasi, ternyata, itu tempat untuk melakukan rehabilitasi. Hampir semuanya disana membutuhkan rehabilitasi. Tempat itu menjadi pilihan, karena panti rehab mahal. Apalagi, disana pengguna narkoba makan gratis. Jadi banyak yang datang,” kata Choirul.
Menyinggung masalah ijinn, Komnas HAM menjelaskan, tempat pembinaan itu memang tidak ada ijin. Di sana ditemukan banyak pengguna narkoba yang menjalani rehab. Warga dan keluarga pasien juga sudah dimintai keterangan. Baik yang sudah sembuh, maupun yah masih menjalani rehab. “Tim masih bekerja dengan Polda Sumut untuk menyelidikinya,” lanjutnya.
Soal pria yang viral wajahnya lembab, Choirul mengatakan, nantinya semua yang bersangkutan dengan kasus tersebut akan ditanya. “Saya tidak bisa membuka semuanya. Karena kami dan tim Polda masih bekerja. Kasus ini bisa terjadi di manapun,” ujarnya.
Terkait isu perbudakan modern, Choirul enggan menjelaskan lebih rinci. Sebab, dari semua orang yang datang, alasan utamanya untuk rehabilitasi, bukan mencari pekerjaan. Pihaknya masih mendalaminya untuk untuk mengambil kesimpulan dari kesaksian korban dan masyarakat.
“Sejauh ini, Komnas HAM tengah mengumpulkan data. Perlahan, keberadaan kerangkeng semakin terang benderang dan nantinya bisa diambil kesimpulan. Apakah ada pelanggaran HAM atau tidak,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak menegaskan, pihaknya masih bekerja di lapangan untuk melengkapi data. Ditreskrimum dan Ditnarkoba sama temuannya. Dari temuan tersebut, nantinya menjadi bahan bagi kepolisian untuk meningkatkan penyelidikan.
“Identitas korban berbeda, kami masih menelusurinya,” ujar Panca, didampingi Dirreskrimum Poldasu Kombes Tatan Dirsan Atmaja dan Kabid Humas Kombes Hadi Wahyudi.
Seperti diketahui, sejak berdiri sepuluh tahun yang lalu, ada tiga ribu lebih pecandu yang kembali normal. Tempat pembinaan di belakang rumah TRP menjadi sorotan, sesaat penyidik KPK turun ke sana. Temuan itu, kemudian dilaporkan pihak Migrant Care ke Komnas HAM. (Gib/red)
