TELISIK | BINJAI – Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra ST, mengakui jika tulisan yang ada di dinding media sosial Facebook miliknya atas nama akun @kires noor, adalah miliknya.
“SURAT TERBUKA UNTUK PEMKO BINJAI
Saya, atas nama lembaga DPRD kota Binjai, meminta kepada pihak PEMKO BINJAI, agar mengevaluasi izin dari BINJAI MILENEAL MARKET, dan kalau perlu di CABUT, yg pada GRAND OFENING, kemaren, SABTU 13 NOVEMBER 2021, telah meresahkan masyarakat kota binjai, dengan menampilkan hiburan yg tidak sesuai lagi dengan norma2 agama, adat dan budaya masyarakat KOTA BINJAI khususnya, dan juga telah melanggar PROTOKOL KESEHATAN dimasa PANDEMI COVID 19 disaat ini yg telah diterapkan oleh PEMEINTAH..dan juga sudah tidak sejalan lagi dengan VISI MISI WALIKOTA BINJAI. ” RELIGIUS DAN BERBUDAYA “..,” demikian isi yang ada diunggah dilaman facebook miliknya, kemarin.
Hal itu dibenarkan H Kires (sapaan akrab H Noor Sri Syah Alam Putra ST) saat dikonfirmasi awak media diruangannya, Senin (15/11) terkait Grand Opening Binjai Millenial Market (BMM) pada Sabtu (13/11) malam, kemarin.
“Komentar itu benar yaitu terkait grand opening Binjai Millenial Market tersebut. Dalam hal ini bahwasanya kita dikirimi video oleh masyarakat terkait acara itu,” ungkap H Kires.
Tidak hanya itu, lanjut H Kires, selain masyarakat, ada juga beberapa anggota Dewan yang mengirimkan video tersebut kepadanya terkait Grand Opening Binjai Millenial Market tersebut.
“Jadi untuk hal ini kita menyikapinya. Selaku Ketua DPRD Kota Binjai, kita melihat situasinya di media sosial sudah begitu meriah, baik dikalangan masyarakat maupun media sosial. Untuk menghindari itu, tentu saja saya mengambil sikap mengambil keputusan untuk membuat surat terbuka kepada Pemerintah Kota Binjai, yang mana intinya surat terbuka itu sifatnya untuk menenangkan masyarakat,” terangnya.
Dikarenakan peristiwa tersebut sudah sampai ke DPRD Binjai, lanjut pria yang juga dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini, maka dalam hal ini kami sebagai Wakil Rakyat, harus menindaklanjuti hal itu.
“Terkait apa yang kita dengar dan kita lihat, bahwa ada 2 Point yang menurut kami dilanggar oleh pihak Panitia, yang pertama terkait Protokol Kesehatan. Dalam hal ini masyarakat tidak memakai masker. Sedangkan yang kedua yaitu adanya tari tarian yang tidak mencerminkan kearifan lokal. Seharusnya dalam acara itu alangkah baiknya ditampilkan tarian tarian dari Etnis yang ada di Kota Binjai,” sambung H Kires.
Sebab dengan ditampilkannya tarian dari beberapa etnis yang ada di Kota Binjai, lanjut H Kires, hal itu tentunya mencerminkan kearifan lokal dan budaya lokal. “Karena kita melihat tarian yang disuguhkan tersebut sifatnya lebih erotis dan mempertontonkan untuk orang dewasa. Sedangkan yang saya lihat dari video, terlihat banyak anak anak yang ikut menonton tarian itu dilokasi acara. Artinya secara etika saya melihat tidak kena dan tidak sejalan dengan visi dan misi Walikota Binjai, yaitu religi, maju dan berbudaya,” urainya.
Hal itulah, menurut H Kires, yang mendasari dirinya untuk membuat surat terbuka. “Hari ini kita akan menyurati pihak terkait, seperti Manegernya, pihak pariwisata dan pihak pelayanan terpadu, termasuk juga Satgas Covid Kota Binjai. Semuanya ini akan kita panggil terkait apa saja yang sudah terjadi di situ,” tegas Ketua DPRD Binjai.
Dengan tegas H Noor Sri Alam Syah Putra ST mengatakan bahwa Pemko Binjai dalam hal ini kecolongan.
“Karena kalau kita amati, di dalam roundown acara, pihak penyelenggara tidak menuliskan tertib acara yang akan diselenggarakan jadi. Bahkan kamipun kecolongan. Sebab biasanya, bila ada sesuatu hal pertunjukan apapun di tempat terbuka, baik di Lapangan Merdeka Binjai atau dimanapun, selalu ada pemberitahuan kepada kita dan kita memberi sumbang saran,” tutur H Kires.
Disinggung siapa yang patut dipersalahkan dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Binjai tidak berani menunjuknya.
“Dalam hal ini saya tidak ada menunjuk salah satu yang salah. Arti kata, kita belum ada RDP dengan pihak pihak terkait. Untuk hal itu kita tidak berani menyatakan siapa yang salah. Yang pasti hari ini akan kita surati. Kalau memang mereka nanti tidak ada respon atau penyesalan saat dipanggil, maka kita akan minta rekomendasi untuk mencabut ijinnya,” demikian kata Ketua DPRD Binjai. (Putra)
