LANGKAT –TELISIK.NET
Pengadaan jas bagi 50 anggota DPRD Langkat periode 2024-2029 mengundang perhatian publik.
Anggaran sebesar Rp357 juta, atau setara Rp7,12 juta per jas, menjadi sorotan di tengah kondisi ekonomi masyarakat Langkat yang masih sulit.
Banyak pihak mempertanyakan, apakah langkah ini mencerminkan kepatutan atau justru kemewahan yang tidak sensitif terhadap situasi rakyat.
Sekwan: “Sudah Sesuai Aturan dan SSH”
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Langkat, Drs. Basrah Pardomuan, memberikan penjelasan melalui pesan WhatsApp.
“Ooohhh iya benar bang, itu pakaian jas lengkap untuk 50 orang dewan baru periode 2024-2029. Sudah termasuk pajak dan keuntungan perusahaan bang, harga pokoknya gak sampai segitunya. Dan itu sudah sesuai dengan SSH (Standar Satuan Harga),” ujarnya.
Sekwan Basrah juga menjelaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui tender terbuka.
“Prosesnya tender terbuka bang, siapa aja bisa masuk. Ada 2 perusahaan semalam yang memenuhi syarat. Oleh panitia pengadaan yang punya kewenangan bang, 3 maksud saya,” tambahnya.
Terpisah salah seorang anggota DPRD Langkat yang ikut dilantik OKtober 2024 kemarin mengaku mendapatkan Jas tersebut berikut celana, kopiah (peci-red) dan Pin DPRD.
“Saya dapat memang jasnya, kalau ngak salah kita dikasi jas, peci, Pin dan celana,” ujar salah seorang anggota Komisi C DPRD Langkat ini seraya mengaku tidak tau persis angaran pembelian Jas dimaksud.
Kritik Terhadap Alokasi Anggaran
Meski pengadaan ini disebut telah sesuai aturan, publik tetap mempertanyakan urgensinya.
Dengan harga satuan mencapai Rp7,12 juta, kritik mengemuka terkait alokasi anggaran yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan prioritas rakyat.
Di tengah maraknya anak-anak yang mengalami stunting, fasilitas sekolah yang memprihatinkan, dan kebutuhan pokok yang sulit dijangkau sebagian masyarakat, kemewahan ini dinilai mencederai rasa keadilan.
Efisiensi Anggaran Hanya Sebatas Wacana?
Seruan pemerintah tentang efisiensi anggaran seolah hanya menjadi jargon ketika belanja seperti ini terus dilakukan.
Dana sebesar itu dinilai lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program langsung, seperti bantuan pendidikan atau perbaikan layanan kesehatan masyarakat.
Banyak pihak mendesak agar DPRD menunjukkan empati melalui kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan sekadar penampilan.
Dugaan Mark Up dan Perlu Penyelidikan
Dengan tingginya harga pengadaan, muncul dugaan mark up dalam proses tersebut.
Apakah harga ini benar-benar mencerminkan nilai sebenarnya, ataukah ada elemen yang sengaja digelembungkan? Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang penting untuk memastikan tidak ada penyelewengan.
Jika ada indikasi pelanggaran, publik meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan.
Harapan Rakyat untuk Wakil Mereka
Kritik ini merupakan refleksi suara rakyat yang menginginkan perubahan.
DPRD Langkat diharapkan menjadi contoh kepemimpinan yang sederhana dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.
Kemewahan seperti ini hanya akan memperburuk citra parlemen, sementara rakyat tetap bergulat dengan berbagai persoalan dasar.
Di masa depan, pengelolaan anggaran yang bijak, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan.( yg)
