TELISIK | STABAT – Biaya pembuatan website untuk 32 UPT Puskesmas di Dinkes Langkat diduga sarat dengan korupsi. Bagaimana tidak, dana sebesar Rp80 juta dari APBD Langkat tahun anggaran 2021 untuk membangun website tersebut, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.
Data dari sistem informasi rencana umum pengadaan daerah, di satuan kerja Dinkes Langkat pad tahun 2021, ada judul kegiatan ‘website 32 puskesmas’ dengan sistem pengadaan langsung (PL). Dana sebesar Rp80 juta itu, seharusnya untuk medirikan website. Mulai dari biaya hosting, domain (alamat situs), tema website hingga jasa web developer (pengembang web).
Dari amatan awak media, website berekstensi go.id itu, domainnya masih numpang di situs langkatkab.go.id. Dengan kata lain, hanya menggunakan subdomain alias domain gratisan. Hostingnya juga numpang di situs milik Pemkab Langkat. Temanya juga seragam seperti Dinkes Langkat.
Tak hanya itu, direktori dari menu – menu situs tersebut juga banyak yang tidak terisi. Kesannya, biayanya tak sesuai dengan dana APBD yang digunakan. “Aku gak tau kalau ada website milik puskemas kami dan puskesmas lainnya,” terang tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (21/7/2022) pagi.
Saat dikonfirmasi, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinkes Langkat Hadi mengaku, dana tersebut digunakan untuk belanja jasa konsultasi. “Seluruh puskemas sudah aktif. Web Dinkes, UPT Lab Kesda,” ungkap Hadi via pesan WhatsAppnya.
Namn saat ditanya peruntukan dana tersebut, Hadi malah mengaku untuk biaya pembuatan website, bukan untuk biaya jasa konsultasi. “Untuk pastinya nanti saya cek. Masih rapat,” kata dia, dan kemudian mengatakan itu biaya kosultasi dengan perusahaan tanpa bisa menyebutkan nama rekanannya.
Sesaat kemudian, Hadi langsung menghubungi awak media ini untuk menemuinya di Dinkes Langkat. Padahal, dia baru saja mengatakan sedang rapat. Keterangan PPK Dinkes Langkat itu kapada awak media juga terkesan berbelit – belit dan. Dia tak mengetahui secara pasti alokasi dana sebesar Rp80 juta tersebut.
Diinformasikan, pada tahun anggaran yag sama, di lingkungan Dinkes Langkat ternyara sudah ada biaya jasa konsultasi. Baik itu jasa konsultasi perencanaan maupun pengawasan. Nilainya pun cukup fantastis. Untuk empat poin dari kegitan tersebut, anggarannya mencapai Rp400 juta. (Ahmad)
